INFO PENTING !!!

PEMERINTAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2013/2014 HANYA MELAKUKAN PENGADAAN / TES SELEKSI CPNS MELALUI FORMASI TENAGA HONORER KATEGORI II DAN TIDAK MELAKUKAN PENGADAAN / TES SELEKSI CPNS MELALUI FORMASI UMUM / PELAMAR UMUM.....BKD TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS SEGALA SESUATU YANG MENGATASNAMAKAN PEJABAT NEGARA (BUPATI DAN WAKIL BUPATI) ATAU PEJABAT BKD..... UNTUK INFO LENGKAPNYA DAPAT MENGHUBUNGI BKD MELALUI KONTAK / LANGSUNG KE KANTOR BKD. TERIMA KASIH.

RIWAYAT SKP PADA SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIN (SAPK) - BKN

Riwayat SKP telah diaktifkan pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) - BKN, untuk itu diharapkan kepada seluruh Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong dapat menyiapkan dengan baik semua penilaian Prestasi Kerja yang terdiri dari Nilai SKP dan Nilai Perilaku agar pada akhir tahun ini sudah dapat ditetapkan untuk pertama kalinya dan dapat diinput dalam SAPK - BKN. Setiap Pegawai memiliki Riwayat SKP yang nantinya akan terukur setiap tahunnya melalui Aplikasi yang telah disiapkan oleh BKN.

MEKANISME PERBAIKAN/PENGGANTIAN KARTU PNS ELEKTRONIK (KPE)

Bagi seluruh PNS/CPNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong, jika KPE yang dimiliki dalam keadaan Rusak, Beda Nama/Tanggal Lahir/NIP, Foto Salah, Tidak bisa Aktif ATM, Hilang, dan Tertelan Mesin ATM, maka segeralah melaporkan ke BKD untuk diusulkan Perbaikan/Penggantian KPE tersebut. Persyaratan yang perlu dilampirkan dibuatkan dalam 2 rangkap dan dilegalisir oleh pejabat berwenang.

USUL PENGANGKATAN CPNS SEBAGAI PNS BAGI CPNS TMT. 01-06-2013 (Formasi THK. 1)

Surat ini ditujukan kepada seluruh kepala Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong, agar meemrintahkan Kasubag Kepegawaiannya untuk menyampaikan berkas usul pengangkatan CPNS sebagai PNS bagi para CPNS TMT. 01-06-2013 yang mana saat itu diangkat melalui formasi Tenaga Honorer Kategori 1.

Berkas tersebut disampaikan kepada Bidang Pengadaan BKD Kabupaten Sorong paling lambat Akhir Januari 2015.

PERUBAHAN DATA KELUARGA PNS/CPNS

Berdasarkan hasil Rekonsiliasi Data Keluarga PNS/CPNS yang dilakukan antara BKD dan BKN serta beberapa pihak terkait seperti PT. TASPEN, BPJS Kesehatan dll, ditemukan banyak sekali data Keluarga PNS/CPNS yang tidak valid/terdapat perbedaan jumlah tanggungan. Hal tersebut secara otomatis akan mempengaruhi kelengkapan data dari para PNS/CPNS itu sendiri dalam kelanjutan proses manajemen kepegawaiannya, baik itu pembayaran tunjangan keluarga, pembayaran hak pensiun dan jaminan kesehatan.